Hal hal yang kontradiksi Presiden RI yang baru terangkum dalam rentang waktu sebelum,
selama dan sesudah pelantikan hingga pengumuman kabinet. Berikut hal hal yang kontraiksi tersebut.
#1 Isu Penjegalan & Kelancaran Pelantikan
Beberapa hari sebelum
pelantikan dilaksanakan, cukup kuat isu penjegalan
terhadap Jokowi-JK berhembus ditengah masyarakat Indonesia. Isu ini dihembuskan
oleh Politikus bahkan yang katanya pakar atau ahli yang tidak senang terhadap
kubu lawan Jokowi. Isu ini membuat keresahan di masyarakat dan menempatkan
Prabowo, KMP serta SBY diposisi yang menzolimi dan pembuat makar, sebaliknya
Jokowi dan KIH di posisi yang terzolimi dan pihak yang benar. Namun dengan
kelancaran proses pelantikan Jokowi-JK dan kehadiran Prabowo serta SBY saat
pelantikan membantahkan isu penjegalan tersebut. Sama sekali tidak ada indikasi
kebenaran terhadap isu tersebut. Isu itu hanya isapan jempol belaka dari orang
orang yang hanya ingin memecah belah rakyat bangsa ini.
#2 Biaya Pelantikan & Beban APBN-P
Biaya pelantikan Jokowi-JK
merupakan biaya pelantikan Presiden Indonesia yang terbesar yang pernah ada
dalam sejarah bangsa ini. Biaya pelantikan meliputi pelantikan formal di gedung
MPR sebesar 1 miliar, biaya pesta pora di monas sekitar 1,5 miliar dan biaya
panggung di dermaga Tanjung Priok 700 Juta total semuanya lebih 3 miliar.
Kemeriahan pesta pelantikan menjadi hiburan menarik bagi rakyat. Hal ini akan
jadi kontradiksi dengan beban APBN-P yang harus dituntaskan oleh Jokowi-JK
dalam waktu singkat ini. Tercatat, kali ini beban APBN-P adalah yang terbesar
dalam sejarah Bangsa Indonesia. Sempitnya ruang fiskal akan membuat Jokowi-JK
semakin sulit menentukan APBN-P. Hal ini menjadi polemik oleh kubu KIH saat
krisis BBM bulan September lalu.
#3 Kereta Kencana Kerajaan & Jargon Kerakyatan
Kereta Kencana Kerajaan
khusus didatangkan dari Solo oleh Jokowi untuk menghantar dia menuju Istana
Negara. Konon biaya untuk mendatangkan kereta dan kudanya saja sebesar 500 Juta
Rupiah. Kereta yang biasanya digunakan Raja-Raja dan Bangsawan Jawa pada acara
acara tertentu ini merupakan simbol yang mempertegas sistem Feodalisme
kerajaan-kerajaan di Jawa. Hal ini tentu berlawanan dengan kalimat sakti
“Rakyat” atau “Wong Cilik” yang selama ini didengung-dengungkan oleh Jokowi dan
partai pengusungnya. Bandingkan dengan aksi merakyat naik Bajaj Jokowi-JK saat
kampanye.
#4 Kabinet Bersih & Indikasi Korupsi
Jokowi-JK bekerja sama
dengan KPK dan PPATK guna menyaring calon menterinya supaya terbebas dari
indikasi korupsi dan pencucian uang melalui jalur antar Bank. Ini adalah
langkah hebat baru dan pertama dalam sejarah Indonesia dalam menempatkan posisi
para mentri untuk mencegah korupsi ke depannya. Namun hal ini kontradiksi
dengan kasus korupsi di Trans Jakarta. Dalam kasus ini ada dugaan keterlibatan
Jokowi yang tidak tuntas diselidiki oleh Jaksa Agung. Juga ada dugaan rekening
gelap Jokowi di berbagai bank di beberapa negara yang pernah dilaporkan oleh
Rachmawati yang juga belum jelas klarifikasinya. Selain itu, beberapa mentri
yang diangkat punya catatan buruk dalam kasus korupsi yang pernah terjadi.
#5 Rombongan Presiden & Pengentasan Kemacetan
Iring-iringan panjang
rombongan Presiden Jokowi setelah dilantik dari gedung MPR ke Bundaran HI
mengakibatkan dialihkannya beberapa jalur lalu lintas ke ruas jalan yang tidak
dilewati oleh rombongan. Hal ini berakibat kemacetan parah pada jalur yang
dialihkan. Peristiwa ini tentu berlawanan dengan usaha pengentasan kemacetan
yang merupakan program utama Jokowi saat jadi Gubernur DKI. Juga kerugian
ekonomi akibat tidak beroperasi angkutan umum sepanjang jalur yang dilalui
rombongan.
#6 Penghargaan MURI & Belum Ada Prestasi
Untuk pertama kali dalam
sejarah republik ini, seorang presiden dapat penghargaan sesaat setelah
dilantik, atau penghargaan sebelum melaksanakan tugas kenegaraan. Penghargaan
yang diberikan MURI karena Jokowi memecahkan rekor dunia disambut pesta rakyat
terbanyak yang pernah ada, hal ini karena belum pernah ada presiden di dunia
ini disambut dengan pesta pora rakyat seperti Jokowi. Kesemua penghargaan itu
merupakan penghargaan seremonial karena pesta pelantikan yang mewah. Hal ini
tentu berlawanan dengan penghargaan yang biasanya diterima oleh seorang
presiden negara manapun di dunia ini yang menerima penghargaan karena
prestasinya pada bangsanya dan dunia. Namun rakyat tentu berharap agar presiden
yang baru tidak hanya menerima penghargaan seremonial saja.
#7 Pesta Rakyat & Sampah
Seperti biasaya dimana mana,
setiap kali ada pesta akbar akan meninggalkan tumpukan sampah berton ton. Itu
juga terjadi satelah usai pesta rakyat yang menghelat hajatan akbar pelantikan
Jokowi-JK. Usai pesta meninggalkan PR besar bagi dinas kebersihan untuk segera
menuntaskaan sampah sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Petugas kebersihan
butuh waktu tiga hari untuk menuntaskan sampah sampah di sekitar monas yang
jadi tempat pesta.
#8 Batal, Batal, Batal Vs Kerja, Kerja, Kerja
Setelah dilantik Senen 20
Oktober, Jokowi berjanji akan mengumumkan kabinetnya Rabu 22 Oktober di dermaga
Tanjung Priok pada malam hari. Segala persiapan sudah dilakukan termasuk pentas
dengan segala peralatannya untuk malam hari. Namun pengumuman itu batal dan
pentas yang sudah siappun jadi sia sia. Hal ini memubazirkan uang negara 700
juta, lalu Jokowi akan mengumumkannya Jumat 24 Oktober namun juga batal. Akhirnya
minggu 26 Oktober diumumkan di halaman Istana Negara. Kabinet ini dinamai Kabinet
Kerja.
#9 Kabinet Si Langsing Yang Gemuk
Sesumbar Jokowi dulu
mengatakan akan membentuk kabinet yang langsing dengan berbagai alasan dan
argumen untuk memangkas birokrasi, untuk efisiensi dan lain lain. Namun kenyataannya,
Jokowi menempatkan 34 orang mentri dalam kabinetnya. Ini adalah jumlah mentri
maksimal yang diperkenankan oleh undang undang kementrian. Tak bisa dipungkiri
ternyata kabinet tetap saja gemuk.
#10 Trisakti Vs Neo Liberal
Hal yang juga kontradiksi
adalah slogan Trisakti yang diusung oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK tapi anggota
kabinet dihiasi oleh muka Neo Liberal. Bagaimana trisakti yang kesemuanya itu
bermuara pada kedaulatan kepribadian Indonesia sementara yang akan
menjalankannya orang orang neo liberal?. Ini sangat kontradiksi sekali.
